“SEMANGAT BARU: BPS ACEH BAGIAN DARI SOLUSI”

Ahmadriswan Nasution, pria kelahiran Padang Sidempuan, 25 Januari 1973 ini resmi dilantik sebagai Kepala BPS Provinsi Aceh pada tanggal 3 Juni 2022. Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Umum, Pusdiklat BPS (2019-2022), dan Widyaiswara Ahli Madya di Pusdiklat BPS (2017-2019). Beliau merupakan lulusan Diploma III Akademi Ilmu Statistik (1994), kemudian melanjutkan pendidikan dan mendapat gelar doktor di Institut Pertanian Bogor pada 2015. Pria yang senang bersenda gurau ini mengaku tidak pernah bercita-cita menjadi seorang kepala BPS Provinsi. Namun siapa sangka, takdir telah mengantarkannya menjadi orang nomor satu di BPS Provinsi Aceh pada tahun 2022 untuk meneruskan perjuangan para pimpinan sebelumnya.

Saat diwawancara oleh Tim Humas terkait alasan memilih Provinsi Aceh, beliau menjawab memiliki histori dan pengalaman yang baik di Aceh. BPS Provinsi Aceh mampu bekerja lebih cepat, karena sebelumnya telah terbangun relasi yang baik dengan para pegawai BPS di Aceh maupun Pemerintah Daerah Aceh. Beliau pun sangat terobsesi untuk memajukan BPS se-Provinsi Aceh, meskipun dalam perjalanannya nanti akan terdapat hambatan.

Hal ini terbukti dari beberapa perubahan, inovasi dan kebijakan baru yang telah diterapkan di BPS Provinsi Aceh. Beberapa perubahan yang telah dilakukan tidak hanya untuk mendorong kegiatan teknis, tetapi juga nonteknis, diantaranya mengadakan kegiatan BERAPI (Briefing Rabu Pagi), aplikasi SIPADU (Sistem Informasi Terpadu) untuk memantau kegiatan yang sedang dilakukan oleh masing-masing pegawai, pembentukan tim kerja baru, menertibkan sarana dan prasarana di lingkungan BPS Aceh. Juga menata ruang kerja untuk memudahkan koordinasi antar tim dan dalam waktu dekat beliau ingin meningkatkan kompetensi pegawai di bidang teknologi digital.

Sejak menjabat, beliau mengaku tidak menemukan kesulitan yang berarti dalam memimpin BPS Provinsi Aceh. Hanya saja, pegawai perlu melakukan penyesuaian terhadap kebijakan dan akselerasi yang dilakukan. Beliau mengajak semua pihak untuk berfokus pada tujuan bukan hambatan, mendorong untuk semakin baik, berkontribusi nyata untuk pembangunan Aceh agar BPS Aceh dan pembangunan Aceh sama-sama bergerak maju.

Meski pegawai BPS di Aceh beragam suku, budaya, maupun usia, hal tersebut bukan menjadi hambatan untuk mewujudkan atau merealisasikan tujuan baik secara mandatory yang disampaikan oleh BPS Pusat ataupun tujuan-tujuan yang telah kita sepakati bersama. Terkait dengan usia, menurut beliau hanya hitung-hitungan angka, yang membedakan antar pegawai adalah semangatnya, bisa saja orangtua memiliki semangat seperti anak muda atau sebaliknya. Dikotomi umur sudah tidak relevan, setiap orang dengan beragam usia memiliki peran masing-masing. BPS Aceh butuh pegawai yang semangat, kreatif serta punya gagasan untuk memberi nilai tambah bagi BPS Aceh.

Menurutnya, Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aspek terpenting dalam organisasi. SDM harus adaptif dan terus mau belajar, baik melalui jalur degree maupun non degree. Pendidikan merupakan salah satu cara SDM belajar melalui jalur degree yang mampu meningkatkan kualitas SDM, ilmu teknis akan bertambah, begitupun jejaring dengan banyak pihak, sehingga bisa dimanfaatkan jejaring yang ada untuk keperluan organisasi. Selain itu, dengan lingkungan pendidikan yang heterogen bisa meningkatkan kemampuan sosio kultural, menampung banyak perspektif dan melihat dunia menjadi “lebih luas”. Beliau mendorong seluruh pegawai BPS Aceh untuk melanjutkan pendidikan baik melalui program tugas belajar maupun izin belajar, tidak hanya pegawai di bagian teknis tetapi juga non teknis perlu melanjutkan pendidikan. Seperti akuntansi, manajemen SDM, hukum dan lain-lain yang memang berkaitan erat dengan organisasi.

Dari fenomena yang ada, seringkali BPS dihadapkan dengan masalah trust issue. Padahal membangun kepercayaan (trust) dari khalayak sangat penting bagi institusi BPS, baik itu masyarakat biasa ataupun dari institusi selain BPS. Ahmadriswan Nasution selaku pimpinan baru BPS Provinsi Aceh menerangkan bahwa keraguan dari pihak eksternal justru menjadi tantangan bagi BPS Aceh untuk membuat keraguan yang ada menipis dan bergerak menjadi sebuah kepercayaan. BPS Aceh perlu memberikan pemahaman dan keterbukaan dari apa yang dikerjakan, serta komitmen memberi masukan dan insight positif bagi pemangku kebijakan.

Seperti data kemiskinan yang sering menjadi pembahasan, BPS perlu menyampaikan bahwa tugas BPS bukan untuk menurunkan kemiskinan. Tetapi untuk memotret data kemiskinannya, dari data yang dihasilkan inilah dapat dievaluasi kebijakan dan program yang telah dilakukan dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Beliau mendorong semua pegawai khususnya fungsional muda dan madya untuk punya kemampuan persuasi dan komunikasi yang bagus. Selain itu, BPS Aceh dapat menggunakan forum-forum yang ada di desa untuk meyakinkan tokoh-tokoh masyarakat dan memanfaatkan sosial media untuk menunjukkan kinerja baik yang telah dilakukan.

Sebagai nahkoda baru BPS Provinsi Aceh, beliau berharap agar BPS Aceh fokus pada pembenahan dengan pihak eksternal. Dengan begitu masalah internal otomatis secara perlahan akan diperbaiki. Beliau juga menyampaikan bahwa “Fokus utama kita adalah bagaimana keberadaan BPS Aceh memberi manfaat bagi masyarakat. Internal dan eksternal harus saling menguatkan. Harapannya, Reformasi Birokrasi (RB) BPS Aceh meningkat, kebermanfaatan kita kepada masyarakat meluas, status kita sebagai masyarakat juga semakin sejahtera dan akhirnya kita sama-sama mencapai tujuan baik internal maupun eksternal. Oleh karena itu, kita canangkan bahwa pada tahun 2023 adalah Tahun Prestasi BPS Aceh”.

Fikri,
Fitri Mulyani